PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN ACTIVITY-BASED COSTING DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

  • Aaron M. A. Simanjuntak
Keywords: activity based costing, metoda tradisional, analisis standar belanja

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui kemungkinan penerapan metoda activity based costing di lingkungan organisasi pemerintah daerah, dan sekaligus mengetahui perbedaan pengaplikasian metoda activity based costing dibandingkan dengan metoda tradisional khususnya dalam perhitungan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua .
Penelitian ini hanya menggunakan simulasi sederhana perhitungan pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat pada beberapa SKPD terpilih dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2015.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metoda activity based costing sangat potensial digunakan sebagai dasar perhitungan alolakasi biaya pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, dari simulasi yang dilakukan terlihat efisiensi sampai dengan 18,85% dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metoda tradisional.

References

Anderson, B. M. (1993), “Using Activity Based Costing for Efficiency and Quality”, Government Finance Review, 9:7-9.

Baird, K. M., Harrison, G. L. & Reeve, R. C. (2004). “Adoption of activity management practices: a note on the extent of adoption and the influence of organisational and cultural factors”, Management Accounting Research. 15, 383-399.

Cardos, I.R., Pete, I., Matis, D. (2009), “Traditional or advanced cost systems, this is the question in every organization”, Economists Forum, Vol, XII. Nr. 92, pp. 47-58.

Faisal, Nasution. (2016), “Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia”, Jurnal Akuntansi, Vol. IV, Nr. 2, pp. 206-215.

Halim, Abdul. (2002), Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta

Hoban, Brian. (1995), “Activiy Based Costing in Local Government”, Australian Accountant, 65:28-36.

King, M. (1995), Activity Based Costing in Hospitals-A Case Study Investigation, CIMA Publishing, London, UK.

LaPlante, A. and A. E. Alter. (1994), U.S. Department of Defense: Activity Based Costing. Computerworld, 28:44:84.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah. 9 Desember 2005. Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 126. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Vazakidis, A. and I. Karagiannis. (2006), “Activity-based costing in higher education: A study of implementing activity-based costing in University of Macedonia”, Proceeding of the 5th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association,Dec. 15-16, Scientific Commens, Thessaloniki, Greece, pp: 1-1.

Published
2018-05-26
How to Cite
Simanjuntak, A. (2018). PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN ACTIVITY-BASED COSTING DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 11(2), 74-84. Retrieved from http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/21